
Warga Kritik Alih Fungsi Trotoar di TB Simatupang: Solusi Saklek atau Tambah Buang Masalah?
jakartaamanah.org – Rencana Pemprov DKI Jakarta mengalihfungsikan sebagian trotoar di Jalan TB Simatupang menuai kritik keras dari warga. Alih-alih merasa terbantu, beberapa warga justru khawatir solusi ini malah memunculkan masalah baru.
Arif, salah satu warga, menyoroti bahwa pengalihan trotoar perlu pembongkaran yang justru bisa menambah kemacetan. “Kalau trotoar dipakai jalan, harus dirusak dulu, makan waktu, makan biaya… bisa tambah macet. Ntar kelar juga harus diperbaiki lagi, jalan diperingan pelan-pelan,” katanya.
Menurut Jumanto, solusi pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan proyek galian ketimbang merusak fasilitas pejalan kaki. “Mendingan dikelarin proyek galian dulu daripada menambal masalah dengan masalah,” tegasnya.
Arif sendiri penasaran kenapa trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki justru diprioritaskan menjadi bagian badan jalan. Dia menilai pendekatan ini terlalu simplistik: “Kayak nyelesain masalah dengan masalah,” tuturnya.
Dishub DKI: Trotoar Dialih Fungsi Karena Proyek Menggerus Ruas Jalan
Pemerintah menjelaskan, bahwa proyek galian seperti pipanisasi air minum (PAM) dan IPAL, serta pembangunan complete street, membuat badan jalan TB Simatupang menyempit drastis—hingga hanya menyisakan satu lajur kendaraan di beberapa titik.
Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo, menyebut bahwa arahan Gubernur Pramono Anung adalah untuk mengembalikan dua lajur. Mereka pun merencanakan mengalihkan sebagian trotoar di area Cibis Park sebagai jalan sementara demi menstabilkan arus lalu lintas.
Meski demikian, mereka memastikan aspek keselamatan pejalan kaki tetap diperhitungkan. Safety work akan diperbarui agar trotoar masih aman meski sebagian lahannya digunakan kendaraan.
Alih Fungsi Trotoar: Efektif Atasi Macet atau Merusak Fasilitas Publik?
Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyarankan agar Pemprov tidak hanya memotong trotoar, tapi menerapkan solusi komprehensif seperti ganjil-genap maupun memperkuat akses transportasi umum.
Ketua FKBI, Tulus Abadi, mengingatkan bahwa trotoar adalah hak bagi pejalan kaki—pemangkasan tanpa solusi jangka panjang justru melemahkan transportasi umum dan memberi jalan bagi kendaraan pribadi.
Koalisi Pejalan Kaki menilai kebijakan ini sebagai kemunduran strategi urban sustainable mobility. Mereka menyebut langkah tersebut “anarkis” dan merusak upaya kota menciptakan transportasi publik yang layak dan ramah pejalan kaki.
Solusi Komprehensif Pemprov DKI untuk Atasi Kemacetan TB Simatupang
Gubernur Pramono sudah memerintahkan percepatan proyek galian dengan kerja 24 jam nonstop, memperpendek pagar proyek, dan menempatkan flagman agar jalan tidak terlalu tertutup proyek.
Pemkot Jaksel juga membuka posko di titik rawan macet dengan personel Dishub, Satpol PP, dan Sudin Sosial untuk mengatur arus serta menertibkan “pak ogah” yang mengatur lalu lintas secara swadaya.
Langkah lain termasuk koordinasi dengan pusat terkait buka-tutup pintu tol saat jam sibuk, serta implementasi rute alternatif melalui kerja sama dengan Google serta platform navigasi lainnya. Solusi jangka panjang akan meliputi pembangunan underpass dan flyover di perempatan penting sepanjang TB Simatupang.
Penutup: Alih Fungsi Trotoar TB Simatupang antara Kenyamanan Pejalan Kaki dan Urgensi Lalu Lintas
Strategi cepat seperti alih fungsi trotoar muncul karena kemacetan ekstrem akibat serangkaian proyek infrastruktur nasional. Tapi, langkah ini sebaiknya bersifat sementara dan dikembalikan segera setelah jalan lapang kembali—sebagaimana dijanjikan Gubernur Pramono.
Warga berharap agar fasilitas pejalan kaki seperti trotoar tidak dikorbankan begitu saja demi lalu lintas. Solusi komprehensif seperti ganjil-genap, perbaikan proyek galian cepat, transportasi umum masif, dan manajemen lalu lintas adalah opsi lebih bijak dan berkelanjutan.
Kesimpulan & Ajakan
Kesimpulan:
Suara warga alih fungsi trotoar TB Simatupang menyoroti kekhawatiran bahwa solusi cepat ini bisa jadi malah merugikan pejalan kaki dan transportasi ramah lingkungan. Di sisi lain, Pemprov DKI tengah menyiapkan strategi pengurai macet—mulai dari percepatan proyek hingga simbiotik transportasi umum.
Ajakan:
Bantu sebarkan solusi cerdas ini, dan mari kita dukung upaya menciptakan Jakarta yang nyaman bagi semua—baik pengendara maupun pejalan kaki. Share artikel ini agar makin banyak yang sadar pentingnya solusi inklusif dan berkelanjutan!