PBB Serukan Aparat Indonesia Hentikan Kekerasan dalam Unjuk Rasa
jakartaamanah.org – Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa‑Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengeluarkan peringatan serius: aparat keamanan Indonesia diminta menghentikan kekerasan berlebihan dalam menanggapi demonstrasi nasional. Seruan ini disampaikan Ravina Shamdasani, juru bicara OHCHR, pada Senin (1/9/2025) kepada publik internasional.
Ia menyoroti kekhawatiran terkait dugaan penggunaan kekuatan tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat. OHCHR mendesak adanya investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua potensi pelanggaran HAM selama penanganan unjuk rasa. Selain itu, media harus diizinkan meliput secara bebas dan independen. Semua aparat termasuk militer wajib mematuhi prinsip penggunaan kekuatan sesuai standar internasional.
Kekerasan dalam unjuk rasa akhir Agustus mencatat enam korban jiwa—termasuk pengemudi ojol Affan Kurniawan dan sejumlah warga di Makassar dan Yogyakarta—serta puluhan yang hilang, ratusan luka, dan kerusakan fasilitas publik. PBB mengimbau agar pemerintah merespons aspirasi publik lewat dialog, bukan represi.
Apa yang Disorot PBB dan Protes Globalnya?
1. Penekanan pada Investigasi yang Adil
Dalam pernyataannya, PBB menekankan pentingnya journalistic freedom dan investigasi profesional, memastikan semua pihak dihukum sesuai hukum jika terbukti melakukan pelanggaran.
2. Reaksi atas Eskalasi Kekerasan
Demo yang awalnya menuntut reformasi fasilitas parlemen berubah menjadi kerusuhan yang serius, memunculkan resistensi global terhadap pendekatan aparat politik dan keamanan.
3. Tuntutan Kebijakan Reformis
Tuntutan PBB sejalan dengan tekanan masyarakat sipil dan aktivis HAM yang mendesak reformasi sistemistik—terutama dalam manajemen demonstrasi, perlindungan hak sipil, dan akuntabilitas aparat.
Konteks dan Realitas di Lapangan Indonesia
1. Awal Unjuk Rasa hingga Puncaknya
Protes dimulai sebagai reaksi menolak tunjangan mewah anggota DPR, kemudian menimbulkan ketegangan setelah kematian Affan Kurniawan. Kerusakan meluas ke gedung parlemen, kantor polisi, dan sejumlah rumah pejabat. Tercatat enam tewas, puluhan hilang, dan ratusan dirawat akibat bentrokan.
2. Respons Pemerintah
Presiden Prabowo memerintahkan tindakan tegas terhadap perencana destruksi sekaligus menyetujui penghapusan sebagian fasilitas DPR dan menyetujui penyelidikan terbuka. Namun, narasi pemerintah menegaskan bahwa not all demonstran itu opositional activism—ada elemen anarkis.
3. Dampak Global
Kementerian luar negeri beberapa negara mengeluarkan peringatan keamanan, terutama untuk wisata internasional seperti Bali. Selain itu, PBB dan Amnesty internasional menyuarakan alarm terhadap potensi pelanggaran hak sipil di tengah eskalasi polisi.
About the Author
