Pramono Pertimbangkan Usulan Ahok: Voucher Belanja bagi Pengguna Transportasi Umum

Usulan Ahok: Voucher Belanja untuk Dorong Naik Transportasi Umum

jakartaamanah.org – Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengusulkan ide menarik—memberi voucher belanja kepada masyarakat yang menggunakan transportasi umum. Ide ini disampaikan Ahok saat bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota pada 21 Mei 2025, usai membahas kebijakan ASN wajib naik transportasi umum setiap Rabu.
“Saya usul, kalau naik kendaraan umum, dapat voucher belanja lah,” ujar Ahok dengan nada santai namun serius mengenai dampak kebiasaan beralih ke moda publik ke upaya pengurai kemacetan.

Respon Gubernur Pramono: Evaluasi Dijalankan Secara Terstruktur

Gubernur Pramono Anung menanggapi santai namun terbuka: usulan seperti itu “tentunya dipertimbangkan.” Saat hadir di Tangerang (22 Mei), Pramono mengakui bahwa insentif berbentuk voucher belanja bisa menjadi langkah inovatif untuk memicu pergeseran perilaku masyarakat.

Menurutnya, pemerintah terus mengevaluasi berbagai terobosan—antara lain memperluas jaringan Transjabodetabek—untuk mendukung angkutan umum yang efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Saat ini, ada sejumlah rute baru yang sudah dibuka, seperti Alam Sutera–Blok M dan Bekasi–Cawang, yang mendapat antusiasme tinggi warga.

Lebih lanjut, Pramono membuka komunikasi terstruktur: dia telah meminta tim Ahok serta Bappeda DKI, bersama dinas terkait, melakukan pendalaman kaji usulan teknis mengenai voucher ini. Rencananya akan ditindaklanjuti jika terbukti feasible dan bermanfaat.

Manfaat & Tantangan Memberikan Voucher Transportasi

Ide voucher belanja punya potensi mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik. Ini sekaligus memperkuat upaya menekan kemacetan, termasuk memberi dukungan terhadap kebijakan ASN naik angkutan umum setiap Rabu.

Selain soal perilaku, penggunaan voucher juga bisa menjadi stimulus ekonomi kecil. Biasanya, warga yang mendapat voucher cenderung membelanjakannya di marketplace atau merchant lokal, memberi multiplier effect ekonomi pada pedagang lokal.

Namun di lain sisi, perlu kajian mendalam: dari segi anggaran APBD, mekanisme distribusi voucher, risiko penyalahgunaan, hingga efektivitas jangka panjang. Apalagi di tengah rencana ekspansi moda publik ke wilayah penyangga seperti Bogor dan Bekasi—hingga evaluasi perlu mencakup skema tunjangan biaya mobilitas regional.

Reaksi Pemerintah dan Kepala Daerah Sekitar

Sejumlah kepala daerah di wilayah Jabodetabek menyambut langkah inovasi ini positif, mengingat masih tingginya permintaan akses transportasi antarkota. Misalnya, Wali Kota Bogor telah mengusulkan perpanjangan rute Transjabodetabek ke Cibubur Junction untuk menjangkau lebih banyak warga. Pemerintah DKI sedang menjajaki kerja sama terkait pola subsidi dan feeder network transportasi umum di daerah penyangga.

Penutup

Kesimpulan

Usulan Ahok untuk memberikan voucher belanja bagi pengguna transportasi umum disikapi positif oleh Gubernur Pramono Anung. Jika dijalankan, bisa jadi langkah strategis mendorong perubahan perilaku mobilitas masyarakat Jakarta. Pemerintah belum memutuskan implementasi, tapi kajian sedang dilanjutkan secara administrasi.

Harapan

Semoga evaluasi teknis dan sosial dilakukan transparan dan terukur. Kalau efektif, metode insentif ini bisa jadi pilot project model transportasi ramah lingkungan yang menyejahterakan, dan bisa diadopsi kotamadya besar lain di Indonesia.